Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) memprediksi bahwa kebijakan pemerintah yang menaikkan harga jual eceran (HJE) rata-rata sebesar 10,5% dan kenaikan PPN dari 9,9% menjadi 10,7% pada rokok yang berlaku awal Januari 2025 akan semakin memperkuat peredaran rokok ilegal. Menurut GAPPRI, setelah kenaikan HJE rata-rata 10,5% dan PPN menjadi 10,7%, harga rokok tahun 2025
Menurut Tauhid Ahmad, seorang ekonom dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ia berpendapat bahwa Pemerintah harus mempertimbangkan perluasan insentif bagi para pengusaha di berbagai sektor sebagai dampak dari kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah terjadinya PHK massal, terutama di industri-industri yang rentan terkena dampak kenaikan PPN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan tegas menolak rencana pemerintah yang berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Menurutnya, kebijakan ini justru bakal makin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh, apalagi dengan kenaikan upah yang serba minim. Said Iqbal menjelaskan, kenaikan PPN yang direncanakan akan semakin menekan daya
