Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim, mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan. Zamroni menyebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia telah turun secara signifikan dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 48,27 juta jiwa pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 18,8 persen atau sekitar 9,06 juta jiwa. Hal ini tentu memberikan dampak besar pada berbagai sektor, terutama konsumsi dan produksi.
Zamroni juga menyoroti pengelompokan kelas menengah berdasarkan pengeluaran, dimana Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan pada pengeluaran Rp 877.629 per bulan, sementara BPS menetapkan angka lebih rendah, di bawah Rp 600 ribu. Menurutnya, pengelompokan ini memiliki berbagai alasan, baik ekonomis maupun politis.
Selain itu, kelas menengah juga harus menghadapi beban tambahan seperti rencana kenaikan PPN, pemungutan tapera, serta penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Meskipun hal ini belum terjadi, namun menjadi potensi beban tambahan bagi kelas menengah.
Tidak hanya itu, kelas menengah juga tidak berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Zamroni menyebutkan bahwa sejak 2019 hingga 2023, sekitar 6,7 juta PKH dan KKS yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin malah salah sasaran masuk ke kelas menengah. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan sasaran dalam program-program bantuan sosial.
Untuk itu, Zamroni meminta kepada pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pengelompokan ekonomi, memberikan insentif yang mendukung daya beli kelas menengah, serta mengurangi beban fiskal seperti pajak yang dinilai tidak proporsional. Pasalnya, kontribusi kelas menengah terhadap tingkat konsumsi di Indonesia sangat besar, sehingga penting untuk memberikan dukungan yang tepat kepada mereka.
Dalam kesimpulannya, Zamroni menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi kelas menengah di Indonesia yang terus mengalami penyusutan. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan merata. Semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.
