Bagi masyarakat Indonesia, perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya sekadar ajang penuh kegembiraan, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan masa depan. Setiap tanggal 16 Agustus, Presiden memberikan paparan tentang rencana APBN di tahun-tahun mendatang. Paparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Rancangan APBN 2025 minggu lalu memberikan harapan akan kelangsungan pembangunan, yang akan diteruskan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Pelaku ekonomi pun sangat menantikan paparan ini, karena arahan tersebut akan menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global belakangan ini.
Dalam RAPBN 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.996 triliun, sementara belanja ditetapkan sebesar Rp 3.613 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar pada Rp 16,100, asumsi lifting minyak sebesar 600 ribu barel per hari, lifting gas 1,005 juta barel per hari dengan harga minyak US$ 82 per barel, dan imbal hasil obligasi negara dengan tenor 10 tahun pada 7,1%.
Beberapa program unggulan seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah, lumbung pangan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur IKN, peremajaan alutsista, dan program lainnya telah dikomunikasikan pada konferensi pers. Eksekusi yang baik dalam penerapan anggaran negara menjadi krusial untuk akselerasi perekonomian menuju Indonesia Maju 2045.
Dari pandangan pelaku ekonomi, isu-isu penting seperti menurunkan informalitas dalam perekonomian, fokus pada program unggulan dengan multiplier ekonomi tinggi, dan diversifikasi pembiayaan non rupiah harus diperhatikan untuk mengoptimalkan potensi APBN dan memacu pertumbuhan ekonomi. Inisiatif seperti Core Tax Administration System (CTAS) telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak negara.
Tingginya tingkat informalitas di perekonomian, PHK di sektor formal, dan maraknya rokok ilegal merupakan tantangan yang harus diatasi. Diperlukan layanan publik optimal, tarif ekonomis, dan kepercayaan dari pelaku industri untuk menanggulangi informalitas dan meningkatkan kepercayaan investor.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi fiskal yang redistributif dengan manfaat langsung bagi 20 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Selain dampak langsung, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi impor sumber protein.
Program lainnya seperti renovasi sekolah dan proyek IKN juga harus difokuskan untuk meningkatkan multiplier ekonomi. Keberhasilan program-program ini akan meningkatkan formalitas dalam perekonomian dan arus kas masyarakat, serta membuka peluang penerimaan negara melalui pajak.
Diversifikasi sumber pembiayaan dan kerjasama dengan negara mitra dagang dalam penawaran surat utang negara dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi penurunan suku bunga global. Hal ini akan memberikan tambahan otot bagi rupiah dan pasar surat utang negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perputaran ekonomi dalam negeri.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat ekonomi dan mencapai tujuan Indonesia Maju 2045 dengan lebih baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan visi besar ini demi kemajuan bangsa Indonesia.
