Menurut Tauhid Ahmad, seorang ekonom dan Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), ia berpendapat bahwa Pemerintah harus mempertimbangkan perluasan insentif bagi para pengusaha di berbagai sektor sebagai dampak dari kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah terjadinya PHK massal, terutama di industri-industri yang rentan terkena dampak kenaikan PPN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan tegas menolak rencana pemerintah yang berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Menurutnya, kebijakan ini justru bakal makin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh, apalagi dengan kenaikan upah yang serba minim. Said Iqbal menjelaskan, kenaikan PPN yang direncanakan akan semakin menekan daya
Boeing, produsen pesawat asal Amerika Serikat, akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 17 ribu karyawan mereka, atau sekitar 10 persen dari total karyawan di seluruh dunia. Keputusan ini diambil karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang bermasalah. Boeing mengalami masalah ini setelah 33 ribu pegawai melakukan mogok kerja yang berujung pada penghentian produksi pesawat 737 Max,
Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 44.195 orang per pertengahan Agustus 2024, meningkat dari 32.064 orang pada periode Januari-Juni 2024. Industri pengolahan seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling
