Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 44.195 orang per pertengahan Agustus 2024, meningkat dari 32.064 orang pada periode Januari-Juni 2024. Industri pengolahan seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling banyak terdampak oleh PHK.
Provinsi Jawa Tengah kini menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 13.722 orang, menggeser Provinsi DKI Jakarta. Mayoritas PHK di Jawa Tengah terjadi di sektor industri pengolahan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa PHK harus menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan, dan jika terjadi, hak-hak pekerja harus tetap dipenuhi.
Untuk menekan angka PHK, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengusulkan lima strategi. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan menunda kenaikan tarif PPN. Kedua, membantu beban pekerja dengan menerapkan PPh Pasal 21 yang pajaknya ditanggung pemerintah. Ketiga, kendalikan harga pangan seperti minyak goreng dan beras. Keempat, perkuat jaring pengaman sosial dengan bantuan sosial yang tepat sasaran. Kelima, perbaiki insentif fiskal untuk menciptakan serapan kerja di sektor padat karya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa masalah PHK merupakan masalah kompleks. Faktor-faktor seperti melemahnya permintaan produk dalam negeri, kalah saing, dan kebijakan impor yang tidak jelas menjadi penyebab terjadinya PHK. Pemerintah perlu memastikan daya saing industri, memberikan insentif kepada industri yang melakukan PHK, dan menjaga indikator makro ekonomi agar industri dapat bertahan.
Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, juga menyoroti faktor-faktor penyebab PHK, seperti melemahnya permintaan produk dalam negeri dan kalah saing. Pengurangan produksi dan gulung tikar perusahaan akibat PHK tidak bisa dihindarkan.
Dengan berbagai strategi dan intervensi yang dilakukan, diharapkan angka PHK dapat ditekan dan dampaknya terhadap pekerja dapat diminimalkan. Pemerintah perlu terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan memberikan perlindungan kepada pekerja agar terhindar dari risiko PHK.
