Inovasi digital dan penggunaan transaksi berbasis digital yang semakin meluas dapat membawa risiko yang merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko melalui peningkatan literasi digital serta terobosan kebijakan yang cerdas. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono, menyatakan bahwa laju inovasi yang cepat harus diimbangi dengan manajemen risiko yang kuat dan penguatan sistem digital. Prinsip keamanan melalui KYC (Know Your Customer) dan KYM (Know Your Merchant) perlu diperkuat.
Dalam acara Casual Talk bertema ‘Digital Leap: Paving The Way for Economic and Finance Transformation’ di Jakarta, Sabtu (8/3/2024), Doni mengungkapkan bahwa rencana untuk memperkokoh manajemen risiko tersebut telah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Tujuan dari penguatan manajemen risiko adalah untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Doni menjelaskan bahwa manajemen risiko akan dilakukan melalui tiga hal. Pertama, mendorong peran aktif masyarakat agar memahami risiko transaksi digital. Kedua, dukungan dari industri dan asosiasi dengan fokus pada inovasi dan investasi teknologi keamanan yang terpadu. Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan regulasi yang adaptif untuk melindungi masyarakat.
Berbagai risiko keamanan digital, mulai dari serangan siber hingga penipuan, membutuhkan teknologi keamanan yang handal. Program pemerataan literasi digital baik di tingkat nasional maupun daerah juga harus ditingkatkan. Dengan manajemen risiko yang baik, diharapkan dapat mempercepat peran transaksi digital bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan data triwulan II-2024, transaksi digital banking telah mencapai 5,26 miliar transaksi, tumbuh 32,03 persen. Data dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa transaksi dengan uang elektronik meningkat menjadi 3,87 miliar transaksi, tumbuh 36,22 persen. Sementara itu, transaksi QRIS mengalami pertumbuhan sebesar 226,54 persen dengan 50,5 juta pengguna dan 32,71 juta pedagang.
Dengan langkah-langkah penguatan manajemen risiko dan peningkatan literasi digital, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi digital. Semua pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi dan keuangan Indonesia.
