Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, baru-baru ini mengungkapkan beberapa fakta tentang kondisi perekonomian Indonesia yang sedang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang dituangkan dalam surat terbuka kepada pemerintah.
Dalam surat tersebut, Nailul Huda menyoroti perlambatan dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2014, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,15%, sementara pada 2023, angkanya turun menjadi 4,8%. “Padahal, pemerintah Jokowi selalu bilang inflasi terkendali dan rendah, tapi kenyataannya konsumsi rumah tangga terus menurun, artinya masyarakat mulai enggan membeli barang-barang,” ujarnya dalam surat terbuka yang dikutip detikcom pada Minggu (22/12/2024).
Nailul juga menceritakan kisah tentang masyarakat yang harus berutang hanya untuk membeli kopi sachet. “Bayangkan, orang-orang sampai berutang ke warung tetangga hanya untuk bisa minum kopi, sementara warung itu sendiri bingung mau nolak atau enggak, karena kalau nolak, pembeli jadi sepi,” jelasnya. Menurut Nailul, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu atau dua warung, tapi hampir di semua warung kecil di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Nailul menyoroti kondisi kelas menengah yang kini terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Pendapatan mereka terbatas, sementara beban hidup terus meningkat, dengan PPN yang naik dari 10% menjadi 11% dan harga Pertalite yang melambung 30% pada 2022 lalu. “Pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada pendapatan. Kenaikan gaji yang tidak sebanding dengan kenaikan harga membuat banyak orang terpaksa berutang,” ungkap Nailul.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pengangguran akibat PHK sudah mencapai 64.751 orang pada 18 November 2024, angka ini naik 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan bisa semakin bertambah. Nailul menjelaskan bahwa penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan antara Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum.
Menurut Nailul, kondisi perekonomian saat ini sangat mirip dengan krisis 1997-1998, di mana permintaan barang menurun drastis, menyebabkan perusahaan harus mengurangi produksi dan melakukan PHK untuk efisiensi. Ia juga menyinggung tentang rencana pemerintah yang akan menaikkan PPN menjadi 12% untuk barang mewah mulai Januari 2025. Ia menilai bahwa ini hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah tertekan.
