Anggaran Kemensos tahun 2025 dipangkas sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun begitu, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan dikurangi. Bahkan, jika memungkinkan, anggaran bansos bisa ditambah. Itu artinya, fokus utama tetap pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat.
Selain itu, anggaran operasional yang terkait dengan bansos, seperti biaya salur dan gaji pegawai, juga tidak akan berkurang. Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu target kinerja dan semangat kerja Kemensos. Jadi, meskipun ada pemangkasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Gus Ipul menjelaskan bahwa efisiensi akan dilakukan terutama pada belanja barang dan modal. Hal ini termasuk penghematan pada alat tulis kantor, operasional kantor, perjalanan dinas, dan lain sebagainya.
Komisi DPR RI juga menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima bansos. DTSEN harus selalu diperbarui dan diperbaiki jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data. Hal ini penting agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan efektif.
Secara keseluruhan, Kemensos tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun harus melakukan efisiensi anggaran. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tetap tersedia bagi yang membutuhkan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
